Kategori: Berita

Jakarta, (22-11-2019) – Presiden Jokowi menunjuk Surya Tjandra sebagai wakil menteri ATR/BPN, karena di kementerian itu banyak sekali tugas besar, antara lain menyangkut percepatan penyelesaian berbagai konflik agraria dan sengketa lahan. Satu poin yang ditekankan Jokowi bahwa, pemerintah ingin menyelesaikan sesegera mungkin beragam masalah terkait tumpang tindih dan konflik agraria. Sementara itu Sofyan Djalil, Menteri ATR/BPN sangat konsen dan Konsisten dalam  program reforma agraria yang jadi perhatian presiden Jokowi disamping menggenjot program sertifikasi. “Penguasaan tanah di negeri ini sangat jomplang, Ini juga salah satu program pemerintah Jokowi dan KH Ma’ruf…

Baca Selengkapnya

Jakarta – Berdasarkan laporan masyarakat terkait lahan Fasilitas Sosial dan Umum (fasos fasum) aset milik pemprov DKI Jakarta, salah satu titik objek lahan yang dipermasalahkan Yang berada dikawasan pulogadung. Diperkirakan lahan fasos fasum mencapai  10 ha,  yang pemanfaatanya tidak jelas dan tidak menguntungkan bagi pemrov DKI. Bedasarkan hasil investigasi dari pihak BPAD DKI, inspekorat , dan lembaga investigasi, dan tindaklanjut laporan masyarakat ada beberapa temuan dilokasi kawasan pulogadung.  Diketahui sepanjang jalan rawakepiting  lahan fasos fasum dipergunakan oleh pihak swasta dan dijadikan lahan komersial. Atas dasar temuan tersebut,  pemrov DKI akan…

Baca Selengkapnya

Jakarta – Berawal dari adanya temuan dan laporan  masyarakat terkait lahan-lahan milik pemprov DKI Jakarta dimana adanya bangunan berupa Hotel mewah dijalan Gajah Mada  Kelurahan Glodok Kecamatan Tanan Sarinjak Barat. Bangunan hotel bintang 4 Jln Gajah Mada  tersebut bediri diatas lahah milik Pemda DKI dengan sertifikat HPL 01/ glodok seluas 1 Ha. Berdasarkan tindak lanjut laporan masyarakat, diketahui diatas HPL 01/ glodok telah terbit sertifikat HGB 1251 glodok atas nama PT Duta Anggada Realty. Penerbitan HGB tersebut Atas dasar kerjasama PKS antara  Pemda DKI dengan PT Duta Anggada Realty tahun…

Baca Selengkapnya

Jakarta, Berawal dari adanya laporan masyarakat terkait lahan di kelurahan jatinegara daerah Pengarengan Pulojahe Komplek Jatinegara Indah . Terkait pembebasan lahan tahun 1996 oleh BPLIP Jakarta Timur  dan pengembang PT Cakra Sarana Persada  melakukan pembebasan di wilayah kelurahan jatinegara  dan melakukan pelepasan hak. Diketahui atas dasar pelepasan hak tersebut diajukan sertifikat HPL atas nama pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan luas 151000 m2. Adapun alas hak yang dipergunakan penerbitan HPL 10 dari leter C girik tanah adat sebagaimana tercantum dlm lampiran asal alas hak. Sebelum  menindaklanjuti pengaduan tersebut, LIPAN RI kemudian…

Baca Selengkapnya

Jakarta, Terkait adanya pelanggaran DMO yang dilakukan PT. Pasifik Global utama, perusahan pertambangan dan ekportir batubara, diduga terindikasi melakukan peIanggaran terkait DMO. Sehingga harus membayar denda atau dana kompensasi DM0. Sesuai dengan surat dirjen minerba No. B.358/KU.01/DBN.PW/2022 tanggal 11 maret 2022. Kemudian dilanjutkan surat No 484/JU.01/DBN.PW/2022 tanggal 25 april 2022, sesuai ketentuan kepmen ESDM No 13.K/HK.021/MEM.B/ 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/ PMK.02/2022 tentang kewajiban membayar Dana kompensasi DM0 sebesar USD.790.946.12. Sampai batas waktu tanggal 27 april 2022, PT. PGU beIum melakukan pembayaran Dana Kompensasi tersebut. Atas hal diatas,…

Baca Selengkapnya

Jakarta – Lembaga Investigasi Dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia  (Lipan RI) menerima pengaduan masyarakat tentang Permohonan  Perlindungan Hukum dari saudara Roma Purba atas objek lahan di kecamatan Tigaraksa  Kel Kadu Agung Kabupaten Tangerang Prov. Banten. Adapun Legal yang dimiliki yaitu  alas hak Eigendom Verponding no 19473 dan 19475 an Nyimas Entjeh Siti Aminah Osah. Sebagai penjelasan bahwa Roma Purba adalah selaku Pemilik Eigendom Verponding no 19473 dan 19475 berdasarkan Surat Wasiat Terbuka ( Testamen ) tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat di Belanda yang disahkan oleh pengadilan Negeri Denhaag…

Baca Selengkapnya

Jakarta – Berawal dari adanya pengaduan masyarakat kepada Lipan RI terkait lahan seluas 3.298 M2 yang terletak di kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur dengan sertifikat Hak Milik atas Nama Karjono Sutono No: 25 / Penggilingan / 1979, tanggal 19 Februari 1979 dengan di sertai bukti Akta Jual Beli no: 1119 / II/ 1989/ Cakung tanggal 24 November 1989. Disampaikan oleh Pemilik bahwa sejak dimiliki bidang tanahnya dikuasai dan surat sertifikat aslinya masih ada, sampai saat ini tidak pernah dialihkan ataupun dijual kepada pihak manapun. Namun beberapa tahun yang lalu ada…

Baca Selengkapnya

Jakarta – Beberapa waktu lalu Kesultanan Kasepuhan Cirebon dengan UPI Bandung telah melaksanakan kesepakatan dalam sebuah MoU dalam rencana membangun UPI masa depan dalam rangka untuk kemaslahatan generasi masa depan dan membangun Industri  Kemaritiman serta Ketahanan Pangan. Dalam MoU tersebut Kesultanan Cirebon bersama UPI Bandung  berencana untuk melaksanakan proyek investasi Pembangunan Rumah Sakit Dan Kawasan  Wisata Religi berskala Internasional. Adapun untuk pemanfaatan Lahan nya dengan menggunakan lahan tidak produktif milik Kasultanan Kasepuhan Cirebon sekitar seluas 1800 Ha di wilayah Desa Cikedung Indramayu Jawa Barat. Untuk merealisasikan pelaksanaan tersebut, Ketua Umum Lipan RI Harun…

Baca Selengkapnya

Cirebon – Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat dan merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Oleh karenanya, setiap orang berjuang untuk memiliki tanah dan mempertahankannya seperti Keraton Kasepuhan Cirebon dengan taksiran ratusan ribu Ha lahan yang tersebar akan melakukan inventarisir  dalam program Revitalisasi Lahan milik Sultan Kasepuhan Cirebon demi kemaslahatan generasi masa depan. Baru baru ini, Kesultanan Kasepuhan bekerjasama dengan universitas ternama  di indonesia yaitu UPI Bandung dalam rencana membangun UPI masa depan dalam rangka untuk kemaslahatan generasi masa depan dan membangun Industri  Kemaritiman…

Baca Selengkapnya

Jakarta – Lembaga investigasi dan pengawasan aset negara Republik Indonesia  (Lipan RI) menerima pengaduan masyarakat terkait pencabutan ijin penambangan Nikel PT. Tosida Indonesia. Hal ini di tandai dengan adanya dugaan pelanggaran ijin dan legalitas penambangan PT Tosida Indonesia. Atas pengaduan tersebut, Ketua Umum Lipan RI Harun S Prayitno,SE., SH bersama jajaran nya melakukan tindak lanjut dengan melaksanakan investigasi  ke lokasi lahan dan instansi  terkait Kementerian Kehutanan BKPM dan dinas kehutanan propinsi Sulawesi tenggara. Berdasarkan tindak lanjut yang dilakukan terindikasi adanya dugaan pelanggaran ijin dan legalitas penambangan an PT tosida Indonesia. Selain itu, diduga adanya…

Baca Selengkapnya