Lipan RI Dukung Pemberantasan Praktek Mafia Tanah

Jakarta – MafiaTanah telah lama menjadi persoalan agraria. Akan tetapi, upaya memeranginya tidak pernah tuntas.. Tak heran, sebagai akibat dari mafia tanah, persoalan seperti konflik, sengketa, dan perkara agraria dan pertanahan seolah tak terselesaikan secara adil, dan angkanya naik setiap tahun. Sebagai masalah lama yang belum terpecahkan, saat ini pada era Presiden Jokowi, telah dibentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria. Namun, hingga kini persoalan pertanahan tetap menjadi persoalan utama laporan masyarakat kepada intitusi seperti DPR, Kantor Staf Presiden, dan Komnas HAM, Ombudsman RI, yang belum terselesaikan. Dalam rangka membantu program…

Baca Selengkapnya

Puluhan Tahun Sengketa Lahan tidak selesai, Ketua Lipan RI langsung Turun Gunung

Jakarta – Polemik sengketa Kepemilikan Lahan di kelurahan oro oro dowo atau terkenal jalan ijen 52 Malang, dimana kasus sengketa tersebut sudah berpuluh tahun tidak pernah terselesaikan. Hal ini membuat tergugah Ketua Lipan RI Harun S Prayitno, SE., SH sampai berkesempatan Turun Gunung untuk berupaya membantu memediasi dan berupaya untuk membantu menyelesaikan persoalan sengketa lahan tersebut. Dalam rangka percepatan penanganan konflik agraria, Lembaga investigasi dan pengawasan aset negara Republik Indonesia (LIPAN RI) melakukan koordinasi dan turun langsung melakukan investigasi terkait objek lahan tersebut dalam rangka tindak-lanjut penanganan dan penyelesaian sengketa…

Baca Selengkapnya

Lipan RI Siap Menjadi Garda Terdepan Berantas Praktik Mafia Tanah

Jakarta – Lipan RI Sebagai Lembaga Independen yang secara Khusus melayani dan memperjuangkan setiap hak warga negara atas kepemilikan tanah, tidak akan tinggal diam apabila terjadi kesewenang – wenangan yang dilakukan oleh pihak manapun baik itu masyarakat secara umum maupun oknum –oknum lainnya. Ketua Umum Lembaga Investigasi dan Pengawasan Aset Negara ( LIPAN RI ) Harun S Prayitno,SE., SH menyampaikan,  maraknya kasus perampasan tanah yang dilakukan para mafia lantaran aparatur negara tidak menjalankan Undang-Undang (UU) 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selain itu juga Peraturan Pemerintah (PP) 1/1960 tentang Pendaftaran…

Baca Selengkapnya

Tanah Warga Di Komplek Apartemen Gran Kemala Lagoon Bekasi Selatan Diduga Di serobot PT PP Properti Tbk

Jakarta – Berawal dari  laporan masyarakat dan  pihak Kelurahan Pekayon, terkait sengketa lahan kepemilikan terhadap objek tanah milik warga seluas  1940 m2  yang terletak  di Kampung Pekayon Gaya RT 091 RW 026 Bekasi selatan. Dimana lahan milik warga tersebut diduga diserobot oleh pihak perngembang perumahan Gran Kemala Lagoon  yang merupakan anak perusahaan PT. PP Persero Tbk. Pada objek tanah tersebut, saat ini sebagiannya dipergunakan untuk akses jalan masuk ke apartemen Lagoon dan tanpa izin dari pihak pemilik tanah. Sementara itu, pihak pemilik tidak pernah menjual maupun mengoper alihkan lahan tanah miliknya kepada pihak manapun.…

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Eksistensinya, LIPAN RI Angkat KH Didin Muhyidin Sebagai Ketua Dewan Penasehat

Jakarta – Tokoh masyarakat sudah selayaknya membawa perubahan ke arah yang lebih baik karena peran tokoh masyarakat dapat menginspirasi masyarakat lainnya.  KH Didin Muhyidin  Sebagai Sosok tokoh agama  dan tokoh masyarakat di kota Bogor yang memiliki  hubungan dekat dengan para pejabat tinggi Negara adalah seorang yang sangat dekat dengan masyarakat dan memiliki Komitmen tegas. Sebagai seorang tokoh agamis yang taat beribadah, KH Didin muhyidin  selalu menjadi panutan masyarakat khususnya di kota Bogor. Ia selalu mampu memberikan masukan dan solusi terkait berbagai kesulitan masyarakat. Atas Ketokohan nya tersebut, ia bahkan sering…

Baca Selengkapnya

Agustyarsyah: “Hadapi Tugas Besar, Kami Bekerja cepat Bentuk Tim Hebat dan Tangguh”

Jakarta – Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan seluruh tanah di Indonesia telah memiliki sertifikat pada tahun 2025. Untuk itu, saat ini pemerintah tengah gencar mendorong masyarakat untuk men-sertifikasi tanah mereka. untuk mencapai target itu, Kementerian ATR/BPN tengah melakukan reforma agraria dengan mendorong pelaksanaan sertifikasi tanah. Selain untuk kepastian hukum kepemilikan tanah, sertifikasi juga bertujuan agar pemilik lahan dapat mengakses pinjaman resmi dari perbankan yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menginginkan agar layanan dalam bidang pertanahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)…

Baca Selengkapnya

Ketum LIPAN RI Fokus Tangani Sengketa Kepemilikan Lahan di Tanah Kusir Bintaro Seluas ±2,2 Ha

Jakarta – Terkait pengaduan masyarakat  atas kepemilikan lahan seluas 2,2 ha yang terketak di kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan alas hak tanah tersebut tercatat berupa girik leter c No 1482 atas nama Mohammad Jasin. Hal tersebut Sesuai dengan gambar situasi No 412/1971, dimana  diatas objek lahan tersebut  telah terjadi adanya transaksi PPJB pada tanggal 3 nov 2003 antara pemilik girik Mohammad Jasin dengan bapak Hartono Kusnan sesuai dengan akte notaris yang ditunjuk. Dalam perjalanan waktu  pada tahun 2015, Pihak ahli waris di duga telah melakukan permufakatan jahat…

Baca Selengkapnya

Ketum LIPAN RI Fokus Tangani Sengketa Kepemilikan Lahan di Tanah Kusir Bintaro Seluas ±2,2 Ha

Jakarta – Terkait pengaduan masyarakat  atas kepemilikan lahan seluas 2,2 ha yang terketak di kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan alas hak tanah tersebut tercatat berupa girik leter c No 1482 atas nama Mohammad Jasin. Hal tersebut Sesuai dengan gambar situasi No 412/1971, dimana  diatas objek lahan tersebut  telah terjadi adanya transaksi PPJB pada tanggal 3 nov 2003 antara pemilik girik Mohammad Jasin dengan bapak Hartono Kusnan sesuai dengan akte notaris yang ditunjuk. Dalam perjalanan waktu  pada tahun 2015, Pihak ahli waris di duga telah melakukan permufakatan jahat…

Baca Selengkapnya