Jakarta – Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan seluruh tanah di Indonesia telah memiliki sertifikat pada tahun 2025. Untuk itu, saat ini pemerintah tengah gencar mendorong masyarakat untuk men-sertifikasi tanah mereka. untuk mencapai target itu, Kementerian ATR/BPN tengah melakukan reforma agraria dengan mendorong pelaksanaan sertifikasi tanah. Selain untuk kepastian hukum kepemilikan tanah, sertifikasi juga bertujuan agar pemilik lahan dapat mengakses pinjaman resmi dari perbankan yang sebelumnya tidak bisa dilakukan.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menginginkan agar layanan dalam bidang pertanahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa bertransformasi menjadi sistem pelayanan berbasis digital. Saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, pada 6 Februari 2019 lalu, Presiden menuturkan bahwa digitalisasi pelayanan itu sudah dilakukan di hampir semua negara.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merencanakan pendaftaran online untuk kepemilikan tanah. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ataupun menghilangkan mafia tanah yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Dalam perjalanannya, saat ini sedang dilakukan uji coba pendaftaran elektronik tersebut di 42 kantor pertanahan. Sebab, pada 2025 mendatang ditargetkan seluruh pelayanan pertanahan berbasis secara elektronik. “Selain menghilangkan upaya mafia, pendaftaran online juga memudahkan sistem pelayanan pertanahan secara elektronik dan tidak akan mengantri panjang di kantor Badan Pertanahan lagi. Dimana akan memastikan bahwa sertifikat kepemilikan tanahnya asli sebab, memang sulit sekali membedakan antara asli dengan palsu untuk itu Kementerian ATR/BPN RI bekerjasama dengan Kepolisian RI untuk memeriksa sertifikat yang dipegang oleh masyarakat.
Realisasi dari segi pelayanan berbasis digital, Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Aceh adalah salah satu orang yang gencar dan berhasil membenahi sistim administrasi pola cepat, di Badan Pertanahan Negara (BPN) Cibinong Bogor. Putra kelahiran Aceh ini Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala BPN Kota Langsa, sebelum dipindahkan menjadi Kepala BPN Bogor.
Saat menjabat sebagai Kepala BPN Langsa, Agustyarsyah sempat menciptakan satu inovasi yakni Desa Online Agraria yang berada di Desa Karang Anyar, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Dengan inovasi tersebut, tiga orang penasehat ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia (BPN RI) turun langsung ke Langsa untuk meninjau Desa online Agraria tersebut. Tujuan tiga orang penasehat ahli Menteri Agraria BPN RI meninjau Desa Agraria di Langsa guna melihat langsung wujudnya. Karena Desa Online Agraria yang di bentuk sudah masuk kedalam 19 besar inovasi nasional, oleh karenanya tiga penasehat tersebut diutuskan oleh Menteri untuk meninjau langsung.
Selain tiga penasehat ahli Menteri Agraria BPN RI, peninjauan tersebut juga ikut hadir lima Kepala BPN Pusat dari Jakarta dan Kakanwil Aceh. Sementara tujuan kedatangan lima Kepala BPN pusat tersebut untuk belajar bagaimana pengoperasian desa online agraria yang dibuat di Langsa. Desa Agraria online di Langsa terbentuk karena keluhan masyarakat, selama ini masyarakat sering mengeluh pelayanan di BPN lambat. Berdasarkan keluhan tersebut, maka Agus mencoba menciptakan Desa Online Agraria bertujuan mempermudah dalam melayani masyarakat, karena di loket desa online agraria tersedia layanan kios pertanahan, sms layanan otomatis pertanahan dan call center hallo.
Saat menjabat Kepala BPN Bogor, berbagai masalah khususnya tentang pertanahan berhasil diselesaikan. kinerja di BPN Kabupaten Bogor yang sampai saat itu tidak ada hambatan, seperti PTSL, mulai dari 2017, 2018 dan 2019. Berbagai perbaikan secara bertahap terus dilakukan dari tahun 2017 hingga masa tugasnya berahir. Jika ada di lapangan di temukan beberapa hambatan itu semata-mata karena luas Kabupaten Bogor tidak seimbang dengan personil BPN. Untuk itu ia telah mengajukan kepada pemerintah agar segera di bentuk UPT Bogor Barat, Bogor Timur dan Bogor Selatan sehingga pelayanan nantinya bisa ter cover oleh UPT tersebut.
“Untuk menghadapi tugas besar, kami bekerja cepat dan membentuk tim yang tangguh dan hebat” demikian motto Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Saat ini Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN) Aceh yang di pimpin oleh sosok pekerja keras ini akan memprioritaskan proses digitalisasi dalam pelayanan terhadap masyarakat. Hal itu merujuk pada program serupa tingkat pusat, sehingga pelayanan pertanahan dapat terus ditingkatkan. Ke depan seluruh pelayanan akan bersifat digital, sehingga akan mengurangi tatap wajah antara petugas dengan masyarakat. digitalisasi itu menyasar semua sektor pelayanan di BPN Aceh. Agus menargetkan proses digitalisasi paling cepat dapat terwujud pada 2023 dan paling lama pada 2025. Kemudian pihaknya, juga memprioritaskan pemetaan dan pendaftaran bidang-bidang tanah di Aceh.
Kedepan tanpa digitalisasi, tanpa percepatan pendataan bidang-bidang tanah kita tidak bisa membangun grand desain yang lebih untuk baik untuk Aceh, karena di dalam itu nanti ada tata ruang yang baik, dan dengan database yang baik juga dapat mendorong investor. Artinya layanan pertanahan dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik. Layanan pertanahan saat ini dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik dari mana saja dan kapan saja sehingga menjadi efektif, efisien dan transparan.
Di tahun 2025 Kementerian ATR/BPN menjadi institusi pelayanan berstandar dunia akan terwujud dengan target seluruh bidang tanah terdaftar dan digitalisasi seluruh arsip dan warkah selesai. Penguatan perencanaan tata ruang sebagai payung hukum pembangunan ke depan sangat penting. Selain itu, juga agar percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur nasional segera dapat dilakukan sehingga Indonesia semakin diperhitungkan di dunia global. “Untuk mencapai semua itu maka sekali lagi dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan lompatan-lompatan dari seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Segenap Jajaran Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu melakukan itu semuanya yang telah direncanakan dan mencapai target yang telah tetapkan.
