Jakarta – Berawal dari adanya temuan dan laporan masyarakat terkait lahan-lahan milik pemprov DKI Jakarta dimana adanya bangunan berupa Hotel mewah dijalan Gajah Mada Kelurahan Glodok Kecamatan Tanan Sarinjak Barat. Bangunan hotel bintang 4 Jln Gajah Mada tersebut bediri diatas lahah milik Pemda DKI dengan sertifikat HPL 01/ glodok seluas 1 Ha.
Berdasarkan tindak lanjut laporan masyarakat, diketahui diatas HPL 01/ glodok telah terbit sertifikat HGB 1251 glodok atas nama PT Duta Anggada Realty. Penerbitan HGB tersebut Atas dasar kerjasama PKS antara Pemda DKI dengan PT Duta Anggada Realty tahun 1992.
Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut dan investigasi di lapangan diketahui terdapat temuan-temuan adanya pelangaran-pelanggaran yang terdapat pada isi perjanjian tersebut. Salah satunya adanya fasos fasum berupa gedung parkir dan bangunan penampungan pedagang ekonomi lemah dan pos pemadam kebakaran dan ada indikasi kerugian atas aset milik Pemda DKI dari segi pemanfaatan lahan tersebut.
Sementara itu terkait Fasos dan fasum tersebut, Ketua Umum Lipan RI Harun S Prayitno, SH memberi dukungan upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengamankan fasilitas Sosial dan umum (fasos fasum) dari upaya para pihak dan pengembang yang nakal dalam memanfaatkan lahan atau aset tersebut untuk dikelola sebagaimana mestinya .
Lebih lanjut disampaikan Harun S Prayitno SH, bahwa Lembaga Investigasi dan Pengawasan Aset Negara (Lipan RI) bersama masyarakat DKI akan mengawasi segala hal penyimpangan yang terjadi, untuk itu perlunya ketegasan pemerintah Pemrov DKI untuk pengambilalihan aset-aset yang tidak jelas pemanfaatnya agar tidak terjadi potensi permasalahan di kemudian hari. Pengambilalihan aset tersebut untuk mencegah jangan sampai aset-aset tersebut mengalami alih fungsi tidak sesuai peruntukannya. Kalau sudah jadi milik pemerintah, nanti bisa dikalkulasikan berapa nilai asetnya dan itu bisa jadi sumber pemasukan untuk daerah, tegas Harun.
