Jakarta, (22-11-2019) – Presiden Jokowi menunjuk Surya Tjandra sebagai wakil menteri ATR/BPN, karena di kementerian itu banyak sekali tugas besar, antara lain menyangkut percepatan penyelesaian berbagai konflik agraria dan sengketa lahan. Satu poin yang ditekankan Jokowi bahwa, pemerintah ingin menyelesaikan sesegera mungkin beragam masalah terkait tumpang tindih dan konflik agraria.
Sementara itu Sofyan Djalil, Menteri ATR/BPN sangat konsen dan Konsisten dalam program reforma agraria yang jadi perhatian presiden Jokowi disamping menggenjot program sertifikasi. “Penguasaan tanah di negeri ini sangat jomplang, Ini juga salah satu program pemerintah Jokowi dan KH Ma’ruf Amin yang selama ini dilakukan sendiri oleh Sofyan Djalil.
Terkait hal diatas, Ketua Umum Lipan RI Harun S Prayitno SE., SH mempunyai pandangan terkait Penunjukan Wamen untuk Kementrian Agraria Dan Tata Ruang BPN RI. Menurutnya, penunjukan Wamen dari partai politik di nilai kurang tepat. Wamen ATR/BPN ini harus bisa membantu menteri untuk menjawab pekerjaan rumah yang masih menumpuk dan bagaimana memberikan pengaruh di Kementerian ATR/BPN dalam menyambungkan agenda reforma agraria soal konteks penyelesaian konflik dan redistribusi tanah. Seorang Wamen haruslah memiliki Pengalaman mengurus konflik terutama dalam masalah Agraria, Minimal dia bisa tersambung dengan aspirasi-aspirasi masyarakat sipil,” tegasnya.
Kementrian agraria dan tata ruang merupakan departemen yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan hajat hidup orang banyak yang merupakan tolak ukur kedaulatan wilayah NKRI. Terkait dengan misi presiden Jokowi dan program strategis nasional yaitu pemberian sertifikat secara gratis melalui program nasional PTSL Dan reforma agraria dalam mengejar dan menuntaskan sertifikasi tanah kepada rakyat 124 jta pada tahun 2024, ini adalah janji presiden waktu kampanye 2014 dan berlanjut di periode ke 2.
Lebih lanjut Ketua Umum Lipan RI menyampaikan, Kementerian ATR/BPN memang memerlukan wakil menteri mengingat agenda penyelesaian konflik agraria bukan perkara kecil karena lintas sektoral dan kementerian. Tantangan besar di Kementerian ATR/BPN untuk menjalankan program reforma agraria dan keterbukaan informasi, dengan kehadiran Wamen diharapkan semakin transparan serta mampu untuk mendorong penyelesaian konflik-konflik agraria. Harun S Prayitno menegaskan, dengan keberadaan wakil menteri tidak menyebabkan munculnya “Matahari Kembar”. Wakil menteri diharapkan tetap menjalankan wewenang sesuai porsi dan bisa bekerja sama dengan Menterinya. ” Wamen itu jabatan politik, Saya berharap wamen bisa bekerja sama dengan menteri yang ada, jangan sampai ada matahari kembar di kementerian, tutupnya.
