JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kepala Subbagian Tata Usaha Irwan, S. Kom., M.M., memberikan arahan kepada petugas loket dan petugas keamanan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor pada Senin (29/7) dan dihadiri oleh seluruh pegawai yang bertugas di loket pelayanan dan keamanan. Pada kesempatan tersebut, Kasubbag TU menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima kepada masyarakat. “Sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita harus senantiasa mengedepankan etika, integritas, dan transparansi dalam setiap tindakan,” tegas, Irwan. “Tujuan…
Baca SelengkapnyaBulan: Juli 2024
Studi Tiru Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Di Kantah Jakarta Barat
Jakarta Barat. Upaya dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan inovasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan arsip untuk mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung mengadakan Studi Tiru di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat pada Jumat (26/07/2024). Kegiatan Studi Tiru diawali dengan office tour dari loket sampai dengan ruang kerja pegawai dan diakhiri dengan sharing session di Aula Lantai 3 Kantah Jakarta Barat. “Kegiatan studi tiru ini adalah sebagai ajang sharing kepada kita semua…
Baca SelengkapnyaKantah Jakarta Pusat Laksanakan Penandatanganan Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah
Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024 – Telah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang dititipkan di pengadilan dan pemutusan hubungan Bidang 9 seluas 113m² yang terkena pengadaan tanah pembangunan jalur proyek Mass Rapid Transit (MRT) Fase II Hotel Indonesia-Kota di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Acara ini dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Sigit Santosa, serta didampingi oleh Kepala Seksi Pengadaan Tanah & Pengembangan, Danny Indrakusuma, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Amin Marzuki, dan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Fery Fadly, beserta jajaran.…
Baca SelengkapnyaKantah Jakarta Utara Laksanakan Rapat Pelaksanaan pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru
Jakarta- Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan Rapat Membahas Sanggahan Pada pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru (NPEA) di Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara. Kegiatan ini Berlangsung diruang Rapat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara pada hari Rabu, 24 Juli 2024. Pada Kegiatan ini Turut Hadir Para Pihak, baik Pihak yang Berhak ataupun Pihak yang Menyanggah untuk membahas secara terperinci, sanggahan/keberatan terhadap Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi. Turut Hadir Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Sebagai Pendampingan…
Baca SelengkapnyaPercepat Pendaftaran 3,2 Juta Hektare Tanah Ulayat, Menteri AHY: Pemerintah Hadir Menjamin dan Melindungi Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mengakselerasi pendaftaran 3,2 juta hektare bidang tanah ulayat bagi sekitar 3.000 Masyarakat Hukum Adat yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. “Ini (pendaftaran tanah ulayat, red) masalah yang tidak sederhana karena kita tahu, tanah-tanah yang ada di berbagai daerah ini juga sudah memiliki peruntukan masing-masing, tapi kita juga berharap pemerintah selalu hadir untuk menjamin…
Baca SelengkapnyaBeri Wawasan dan Sosialisasi, Lipan RI Dampingi Proses Pembaharuan HGB Masyarakat Melalui Kantah Jakarta Utara
Jakarta – Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah jenis sertipikat yang menyebutkan bahwa pemegang sertipikat memiliki hak untuk memiliki dan mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan kepunyaan pemilik bangunan. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang dikuasai langsung oleh negara, atau tanah yang dikuasai oleh perorangan atau badan hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, jangka waktu maksimal HGB berakhir adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 20 tahun. Masa berlaku HGB bisa berbeda-beda, tergantung dari keputusan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN)…
Baca SelengkapnyaKepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Hadiri Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-64 Bersama Forkopimko Kota Administrasi Jakarta Utara
Jakarta – Kantor Pertanahan Jakarta Utara turut menghadiri peringatan ulang tahun Hari Bhakti Adhyaksa ke-64 (senin 22 Juli 2024) di Kota Jakarta Utara. Acara tersebut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Administrasi Jakarta Utara dengan berbagai pejabat penting, termasuk Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Kepolisian Resort Jakarta Utara, Komandan Distrik Militer (Dandim) Jakarta Utara, Kapolres Tanjung Priok, dan Kapolres Kepulauan Seribu. Acara berlangsung dengan meriah dan khidmat, dimulai dengan sambutan dari beberapa pejabat tinggi yang hadir. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Taufik S. Wibowo yang turut hadir dalam…
Baca SelengkapnyaApel Pagi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Jakarta – Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah melaksanakan Apel Pagi yang diikuti oleh ASN, PPNPN, Petugas Kebersihan dan Keamanan serta peserta Magang, Senin, 22 Juli 2024. Pada Apel pagi tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Drs. Bambang Pamungkas, A.Ptnh., M.H. Dalam Amanatnya Pembina Apel menyampaikan pentingnya meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan apel pagi. Dijelaskannya, Manfaat mengikuti apel pagi adalah untuk mengkoreksi dan menyemangati kita dalam bekerja. Terkait realisasi anggaran, Pembina apel menegaskan untuk dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kinerja kantor. Lebih…
Baca SelengkapnyaGeoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 Resmi Diluncurkan, Menteri AHY Harap Bisa Dorong Investasi dan Kepastian Hukum
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan penyerahan White Paper One Map Policy Beyond 2024 pada Kamis (18/07/2024). Prabowo Subianto dalam hal ini hadir mewakili Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPB berharap agar Kebijakan Satu Peta 2.0 dapat segera diterapkan untuk memudahkan investasi pemerintah maupun swasta. “Jika kita bisa menghadirkan peta-peta skala besar yang kemudian bisa digunakan untuk membuat RDTR…
Baca SelengkapnyaMasih Bingung Mana yang Benar Terkait Penulisan Sertipikat atau Sertifikat ? ini Penjelasannya
Jakarta – Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian “SERTIFIKAT” artinya adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. Sedangkan jika kita mencari kata sertipikat dalam KBBI maka hasilnya adalah kosong. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (populer dengan nama UUPA) sendiri belum ada kata sertipikat atau sertifikat yang disebut didalamnya. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah kata Sertipikat muncul untuk pertama kalinya. Lebih tepatnya pada Pasal…
Baca Selengkapnya