Lembaga Investigasi Dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (Lipan RI) menerima pengaduan masyarakat tentang Permohonan Perlindungan Hukum atas sengketa kepemilikan Tanah ahli waris Keluarga besar Dr.Raden Roem Mangoen Projo. Setelah mendapat aduan dan surat kuasa serta serah terima berkas surat tanah, Lipan RI menggelar Konferensi Pers di salah satu Hotel di Bekasi, senin 24-10-2022. Merasa tanahnya diserobot dan di perjual belikan orang, keluarga besar Dr.Raden Roem Mangoen Projo melalui RR.Ghati Ayu Setiarini mengadukan permasalah tanah ke Satgas investigasi anti-mafia tanah independen Lembaga Investigasi Dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (LIPAN…
Baca SelengkapnyaBulan: Oktober 2022
Ketum LIPAN RI: “Kami akan Terus Kejar Keadilan Atas Perampasan Asset Milik Masyarakat”
Malang – Menindak lanjuti terkait sengketa rumah beserta tanah sehingga mengembang menjadi laporan tindak pidana ITE, tim kuasa hukum dari Lipan RI, Hotma Silitonga, SH. pada hari Kamis 20/10/2022. Bersama kliennya dr. Gina Gratiara menghadap ke Diskrimsus Polda Jatim guna menghadiri undangan mediasi. Saudara dr.Gina selaku putri dari pemilik tanah berusaha menjelaskan kepada saudara Hendri selaku Pemohon eksekusi, melalui istagram tetapi terjadi kesalafahaman, sehingga saudara Hendri melaporkan saudara dr.Gina, sehingga hari ini saudara Gina memenuhi pemanggilan Krimsus Polda Jatim untuk dilakukan mediasi. Terlapor dengan di dampingi kuasa hukumnya Hotma Silitonga,…
Baca SelengkapnyaTitik Terang Sengketa Tanah Di Malang, LIPAN RI Siap Berantas Mafia Tanah
Jakarta – Sengketa Tanah yang terjadi kerap dimanfaatkan mafia tanah. Terkait hal ini, Ketua Umum Lipan RI Harun Prayitno, SE., SH., berkomitmen akan membantu masyarakat dan pemerintah dalam memberantas mafia tanah, Harun juga menegaskan dirinya tidak takut meski ada beking dari jenderal ataupun oknum aparat di belakangnya. Persoalan mafia tanah berasal dari oknum di sejumlah lembaga. Para mafia tanah kerap bermain pada tanah yang lagi sengketa. “Dari Sabang Sampai Merauke, tidak ada yang tidak bersengketa, dan potensi sengketa itu ada. Nah di irisan-irisan itulah bermain para mafia tanah,” tegas Harun…
Baca SelengkapnyaReforma Agraria, Salah Satu Solusi Selesaikan Ketimpangan Pertanahan di Indonesia
Surakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni menghadiri serta menjadi keynote speaker dalam acara International Conference Indonesia – Belanda dan Launching Buku “Genealogi Pemikiran Hukum Administrasi: Refleksi atas Persoalan Agraria dan Lingkungan di Indonesia”. Kegiatan ini berlangsung di Lor In Hotel Solo, pada Jumat (14/10/2022). Pada kesempatan ini, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa adanya konflik agraria di Indonesia sudah terjadi sejak lama. “Bangsa Indonesia telah mengalami ketimpangan pada masa lalu. Politik Agraria Kolonial, mewariskan ketimpangan penguasaan, pemilikan, dan penggunaan,…
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto Buka Kejuaraan Nasional Bandung Karate Club Piala Menteri Agama Tahun 2022
Bandung – Prestasi karate di Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang sangat membanggakan, yang ditorehkan oleh para atlet Karate Indonesia di kancah Internasional. Prestasi tersebut di antaranya lima Emas, empat Perak, dan dua Perunggu pada kejuaraan South East Asian Karate Federation (SEAKF) 2022 di Kamboja, empat Emas, delapan Perak, dan dua Perunggu pada kejuaraan SEA GAMES 2022 di Vietnam, delapan Emas, dua Perak, dan satu Perunggu pada kejuaraan University Games di Thailand. Demikian disampaikan Hadi Tjahjanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan…
Baca SelengkapnyaDorong Investasi dan Pengembangan Wilayah Labuan Bajo, Kementerian ATR/BPN Kembangkan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang dengan Aspek Safeguard
Labuan Bajo – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut mendukung pengembangan destinasi wisata prioritas Labuan Bajo melalui kegiatan pengembangan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR). Untuk memastikan kegiatan pengembangan PTPR berjalan dengan lancar perlu menerapkan Safeguard, artinya sebutan untuk Kerangka Kerja Pengelolaan Sosial dan Lingkungan yang merupakan kebijakan pengaman. Aspek Safeguards dimasukkan agar arah pengembangan destinasi pariwisata prioritas, sensitif terhadap lingkungan dan sosial, nilai-nilai budaya dan kebutuhan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu perlunya mengidentifikasi, mengurangi, dan menghindari dampak negatif dari kegiatan pertanahan sehingga potensi-potensi yang ada…
Baca SelengkapnyaLIPAN RI Silaturahmi ke BPN Kab. Bima NTB
Dalam Rangka menjalin Silaturahmi, Ketua Divisi Investigasi LIPAN RI Lodewyk BM Paparang melaksanakan Kunjungan Ke Kantor BPN Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat yang di terima langsung Oleh Kakan BPN Lalu Makhyaril Huda, S.ST, MM, Rabu (12-10-2022).
Baca Selengkapnya