Bulan: November 2021

Jakarta – Polemik sengketa Kepemilikan Lahan di jl  Mas  mansyur  Tanah Abang Jakarta Pusat SHM no 6 Karet, tidak pernah terselesaikan dan tidak ada sama sekali keterkaitan dengan aset BLBI. Hal ini membuat tergugah Ketua Lipan RI  Harun S Prayitno, SE., SH untuk melakukan upaya membantu memediasi dan berupaya untuk membantu menyelesaikan persoalan sengketa lahan tersebut dengan dasar atas Laporan masyarakat yang diterima LIPAN RI. Dalam rangka percepatan penanganan konflik agraria,  Lembaga investigasi dan pengawasan aset negara Republik Indonesia (LIPAN RI) melakukan koordinasi dan turun langsung melakukan investigasi terkait objek lahan tersebut dalam rangka tindak-lanjut penanganan dan…

Baca Selengkapnya

Jakarta – Polemik sengketa Kepemilikan Lahan di jl  Mas  mansyur  Tanah Abang Jakarta Pusat SHM no 6 Karet, tidak pernah terselesaikan dan tidak ada sama sekali keterkaitan dengan aset BLBI. Hal ini membuat tergugah Ketua Lipan RI  Harun S Prayitno, SE., SH untuk melakukan upaya membantu memediasi dan berupaya untuk membantu menyelesaikan persoalan sengketa lahan tersebut dengan dasar atas Laporan masyarakat yang diterima LIPAN RI. Dalam rangka percepatan penanganan konflik agraria,  Lembaga investigasi dan pengawasan aset negara Republik Indonesia (LIPAN RI) melakukan koordinasi dan turun langsung melakukan investigasi terkait objek lahan tersebut dalam rangka tindak-lanjut penanganan dan…

Baca Selengkapnya

Jakarta, (22-11-2019) – Presiden Jokowi menunjuk Surya Tjandra sebagai wakil menteri ATR/BPN, karena di kementerian itu banyak sekali tugas besar, antara lain menyangkut percepatan penyelesaian berbagai konflik agraria dan sengketa lahan. Satu poin yang ditekankan Jokowi bahwa, pemerintah ingin menyelesaikan sesegera mungkin beragam masalah terkait tumpang tindih dan konflik agraria. Sementara itu Sofyan Djalil, Menteri ATR/BPN sangat konsen dan Konsisten dalam  program reforma agraria yang jadi perhatian presiden Jokowi disamping menggenjot program sertifikasi. “Penguasaan tanah di negeri ini sangat jomplang, Ini juga salah satu program pemerintah Jokowi dan KH Ma’ruf…

Baca Selengkapnya

Jakarta – Berdasarkan laporan masyarakat terkait lahan Fasilitas Sosial dan Umum (fasos fasum) aset milik pemprov DKI Jakarta, salah satu titik objek lahan yang dipermasalahkan Yang berada dikawasan pulogadung. Diperkirakan lahan fasos fasum mencapai  10 ha,  yang pemanfaatanya tidak jelas dan tidak menguntungkan bagi pemrov DKI. Bedasarkan hasil investigasi dari pihak BPAD DKI, inspekorat , dan lembaga investigasi, dan tindaklanjut laporan masyarakat ada beberapa temuan dilokasi kawasan pulogadung.  Diketahui sepanjang jalan rawakepiting  lahan fasos fasum dipergunakan oleh pihak swasta dan dijadikan lahan komersial. Atas dasar temuan tersebut,  pemrov DKI akan…

Baca Selengkapnya