Jakarta – Proses Pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section Harbour Road II memasuki tahap baru dengan dimulainya pembayaran ganti kerugian kepada warga terdampak. Kegiatan ini menandai langkah signifikan dalam proyek infrastruktur strategis yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan di wilayah Jakarta Utara. Pembayaran ganti rugi ini merupakan tindak lanjut dari proses pengadaan tanah yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang tanahnya terdampak proyek pembangunan jalan tol. Proses pembayaran dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak terkait,…
Baca SelengkapnyaHari: 7 Agustus 2024
Kantah Jakarta Utara menerima Peserta Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Gelombang 3 Tahun 2024
Jakarta – Sebanyak 8 orang peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan studi lapangan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Selasa 06/08/2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para peserta mengenai penerapan teori kepemimpinan dalam praktik sehari-hari di lingkungan kerja khususnya dalam pelayanan pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Taufik S. Wibowo, S.SiT., M.H., menyambut baik kedatangan para peserta PKP. “Kami berharap kegiatan…
Baca SelengkapnyaMenteri AHY & Kapolri Sepakat Cegah Masyarakat Jadi Korban Konflik Pertanahan
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepakat untuk bekerja sama mencegah terjadinya konflik pertanahan. Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut kerja sama yang mengutamakan pencegahan konflik ini dilakukan guna menuntaskan kejahatan pertanahan. “Dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum atas sengketa dan konflik pertanahan, tetapi selalu yang lebih baik, yang lebih murah adalah pencegahan. Jadi kalau bisa dicegah kenapa tidak. Tapi kalau tidak bisa diingatkan kita juga tidak ragu-ragu, kita akan tindak tegas menggunakan satu referensi yang sama, yaitu…
Baca Selengkapnya