Kategori: Berita

Redistribusi Tanah Eks HGU di Gunung Anten Tuntas, Kementerian ATR/BPN Lanjut Lakukan Penataan Akses

LIPAN RI

Lebak – Dalam program Reforma Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan memberikan penataan aset dan penataan akses bagi masyarakat subjek penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Di Desa Gunung Anten, Kabupaten Lebak contohnya, Kementerian ATR/BPN baru saja menyelesaikan penataan aset dengan diserahkannya sertipikat langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto. “Hari ini baru saja diserahkan sebanyak 12 sertipikat Hak Milik Bersama. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sertipikat ini bisa di tangan Bapak/Ibu sekalian berkat kerja sama seluruh pihak,” kata Menteri ATR/Kepala BPN seusai…

Baca Selengkapnya

LIPAN RI Siap Bantu Warga Untuk Mengurus Sertifikat Tanahnya Ke Kantor Pertanahan

LIPAN RI

Jakarta – Tanah warisan atau yang biasa dikenal dengan istilah tanah girik merupakan salah satu aset yang perlu untuk dilindungi. Untuk itu, semua tanah yang belum sertifikat, seperti tanah girik perlu didaftarkan konversi haknya ke kantor pertanahan setempat. Hal tersebut diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 atau Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Adapun hak-hak yang ada dalam UUPA tersebut mencakup Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, dan lain-lain. Jenis tanah lainnya yang belum bersertifikat, antara lain ketitir, petok D, rincik, ketitir, Verponding Indonesia, Eigendom Verponding, erfpacht,…

Baca Selengkapnya

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

LIPAN RI

Jakarta- Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengadaan Tanah proyek strategis nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Tim Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Non Proyek Strategis Nasional (Non PSN) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 melakukan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Non Proyek Strategis Nasional (Non PSN) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat di Ruang Rapat Lt.3 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jumat, tanggal…

Baca Selengkapnya

Ketidakjelasan Objek  eksekusi Lelang, Dr.F.M.Valentina Lakukan Perlawanan demi Rasa keadilan Dalam mempertahankan Haknya

LIPAN RI

Malang – Dr. Fransisca Valentina Linawati, SH., M.Hum merasa keberatan dan melalukan perlawanan serta memohon penundaan eksekusi lelang dikarenakan masih dalam upaya hukum dan terdapat aset yang tidak termasuk sebagai objek sengketa yang akan dieksekusi, Baik dari segi jumlah maupun wujudnya sesuai dengan apa yang tertera dalam amar putusan yang dieksekusi. Menurut keterangan Dr.F.M.Valentina Bersama pengacaranya, lelang eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 1/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn jo Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn, tanggal 2 Mei 2017 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn jo. Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn, tanggal 11 April 2023…

Baca Selengkapnya

Ketua  LIPAN RI Protes Keras Surat Relas Eksekusi Lelang dari PN Malang Terhadap Aset Yang Masih dalam Proses Hukum

LIPAN RI

Malang – Keberadaan lelang sebagai fungsi publik maupun privat sangat dibutuhkan. Pelaksanan lelang sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 telah memberikan kewenangan kepada KPKNL dalam melaksanakannya . Sebelum pelaksanaan lelang dan pascalelang, Gugatan sebelum pelaksanaan lelang untuk menunda pelaksanaan lelang. Dan gugatan/bantahan pasca lelang sangat beragam motif yang melatarbelakanginya. Terkait hal diatas, Lembaga Investigasi Dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (Lipan RI) menerima pengaduan masyarakat, pada tanggal 04 Oktober 2023 tentang Permohonan Perlindungan Hukum atas akan dilakukannya proses Lelang tanggal…

Baca Selengkapnya

Lipan RI Kawal Sengketa Tanah SHM No.60/Gambir Jakarta Pusat

LIPAN RI

Jakarta – Menindaklanjuti banyaknya pengaduan masyarakat dan maraknya Oknum Mafia Tanah dan oknum Mafia Hukum serta sulitnya dalam pengurusan legalitas seperti penggantian Blanko Sertifikat dan pengurusan permohonan Eksekusi putusan PK Mahkamah Agung RI. Lembaga Investigasi Dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (Lipan RI) menerima pengaduan masyarakat tentang Permohonan Perlindungan Hukum tertanggal 18 juli 2023 terkait dengan Sengketa Tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik ( SHM ) no. 60/Gambir atas nama Sech Said Bin Mohamad Bin Abdullah Baloewel desa Gambir Kecamatan Gambir  Kecamatan Djakarta raya seluas 7.100 M2; Jalan Sabang…

Baca Selengkapnya

Terkait Polemik Penyerobotan Tanah Di Jakarta Utara, Lipan RI Siap Jadi Garda Tedepan Bantu Masyarakat

LIPAN RI

Jakarta – Lembaga Investigasi Dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia  (Lipan RI) menerima pengaduan masyarakat An Ferry Sutiawan Kosasih tentang Permohonan  Perlindungan Hukum, terkait adanya dugaan oknum yang melakukan Penyerobotan tanah atas Hak Kepemilikan OTB No 1407/IV/GR/BT/1949 dengan luas 67.886 Meter persegi yang terletak di jalan Yos Sudarso Kelurahan Sunter Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara masih  dan terdaftar atas nama Taundjing dikantor pendaftaran dan pengawasan tanah tahun 1971. Sekilas Kronologis Tanah tersebut diketahui, Tanah tersebut yang terletak di Gedong Rusuh yang di kenal Sunter seluas 67.899 M2 tanggal 10 febuari…

Baca Selengkapnya

Panglima TNI Nyatakan Perang Terhadap Mafia Tanah Penyerobot Lahan TNI

LIPAN RI

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M menyatakan perang terhadap mafia tanah penyerobot lahan milik TNI. Ini sudah sesuai dengan apa yang telah dicanangkan atau diperintahkan oleh Presiden RI Joko Widodo.   Hal tersebut disampaikan Panglima TNI  setelah diterimanya laporan Panglima TNI tentang kepemilikan lahan TNI di Bareskrim Mabes Polri. “Siapa saja yang terlibat (berkhianat) dalam permasalahan tanah Jatikarya milik Mabes TNI yang sudah terdaftar dalam IKMN,  baik pelakunya militer aktif atau sudah pensiun akan “KITA SIKAT HABIS”,” tegas Laksamana TNI Yudo Margono.   Dimana sebelumnya diperoleh keterangan bahwa…

Baca Selengkapnya

Sebagai Mitra Kerja, LIPAN RI Audensi dan Silaturahmi Bersama Menteri ATR/Kepala BPN

LIPAN RI

Jakarta – Kebutuhan masyarakat akan tanah akan terus meningkat dari tahun ke tahun, Kondisi ini menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah pertanahan seperti tumpang tindih ataupun sengketa kepemilikan hak atas tanah. Perlu ada kesadaran dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan sengketa pertanahan yang timbul akibat dari kebutuhan persediaan tanah yang semakin meningkat. Permasalahan pertanahan seperti ini perlu segera diselesaikan. Pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN perlu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk sertipikat sebagai jaminan kepastian hukum agar terhindar dari konflik dan sengketa pertanahan. Menindaklanjuti banyaknya pengaduan masyarakat dan maraknya Oknum Mafia Tanah,…

Baca Selengkapnya

LIPAN RI Turun Gunung Mediasi Polemik Sengketa Tanah di BALI

LIPAN RI

Jakarta – Lembaga Investigasi Dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia  (Lipan RI) menerima pengaduan masyarakat tentang Permohonan  Perlindungan Hukum, terkait adanya dugaan oknum yang melakukan tindak mafia hukum dan atau mafia tanah, atas penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1569/Kerobokan Kalod menjadi SHM No. 04773/Kerobokan Kalod yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kalod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas ± 10.600 M2. Polemik sengketa tanah tersebut berawal dari adanya penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1569/Kerobokan Kalod yang awalnya An: I Made Gelar menjadi SHM No. 04773/Kerobokan Kalod…

Baca Selengkapnya