LIPAN RI dan LAMTI Kolaborasi Bersama Komisi II DPR RI Mediasi Kasus Tanah Taman Duren Sawit

Jakarta – Maraknya konflik agraria berhubungan erat dengan meningkatnya perampasan tanah, penomena tersebut dipicu oleh peningkatan akan kebutuhan global. Selain itu perampasan tanah juga merupakan suatu upaya perluasan kapitalisme melalui pemberlakuan hukum agraria  yang masih dirasa mengekang masyarakat. Lembaga Investigasi Dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (Lipan RI) berkolaborasi bersama LAMTI ( Lembaga Anti Mafia Tanah Indonesia ) serta di dukung Anggota Komisi II DPR RI menerima pengaduan masyarakat tentang Permohonan Perlindungan Hukum atas sengketa kepemilikan Tanah dan bangunan dari 14 orang penghuni di Perumahan Taman Duren Sawit. Berawal dari…

Baca Selengkapnya

Kolaborasi Empat Pilar, Kementerian ATR/BPN Berhasil Tuntaskan 60 Kasus Mafia Tanah

Jakarta – Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Tahun 2022 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP) resmi ditutup. Rapat yang berlangsung mulai 5-7 Desember ini ditutup oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto di Borobudur Hotel Jakarta, pada Rabu (07/12/2022).   Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya menjelaskan terkait capaian gemilang yang telah diraih dalam hal penanganan konflik dan sengketa. “Kita telah menorehkan capaian signifikan dalam pemberantasan kasus mafia tanah di tanah air. Kita telah berhasil menuntaskan 60…

Baca Selengkapnya

Terima Sertipikat, Masyarakat Transmigran Akui Terbantu Program KIJANG MAS TALA

Tanah Laut – Program Transmigrasi yang dilaksanakan sejak masa orde baru hingga saat ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada transmigran dan penduduk di sekitarnya. Namun, tidak semua program transmigrasi dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pada praktiknya, terdapat banyak masalah termasuk yang berkaitan dengan persoalan lahan, seperti permasalahan pertanahan di lokasi _existing_ maupun eks permukiman transmigrasi.  Dalam lokasi eks permukiman transmigrasi yang saat ini telah menjadi bagian dari desa definitif, banyak subjek transmigrasi yang sudah meninggalkan lokasi tersebut dan tak diketahui lagi keberadaannya. Sehingga, nama yang tertulis dalam sertipikat dan orang…

Baca Selengkapnya

Bantu Percepat Pendaftaran Tanah melalui APBD, Menteri ATR/Kepala BPN Apresiasi Pemkab Tanah Laut

Tanah Laut – Percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus didorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Imbauan untuk percepatan PTSL, telah diimbau Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto salah satunya melalui peringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dukungan konkret pemerintah daerah terlihat di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2022 ini telah menghibah kan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penyertipakatan 10.000 bidang tanah melalui PTSL. “Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah merealisasikan program PTSL…

Baca Selengkapnya

Lipan RI Apresiasi Komisi II DPR RI, Gencar Soroti Kasus Sengketa Pertanahan Di Indonesia

Jakarta – Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam potensi sumber daya alamnya, namun disamping itu terdapat tantangan dalam pembangunan. Salah satu tantangan pembangunan yang sulit diatasi adalah masalah pertanahan atau permasalahan lahan. Lahan adalah bidang tanah untuk pembangunan rumah dan bangunan, sehingga kepemilikan lahan menjadi isu yang sangat pelik. Masalah ketimpangan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria khususnya lahan yang menyangkut masalah penguasaan, kepemilikan, dan pengusahaan lahan menjadi suatu hal yang sangat menarik. Kondisi tersebut telah menyebabkan ketimpangan pada pemanfaatan, diikuti perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat yang mempunyai akses dan…

Baca Selengkapnya

Diduga Korban Mafia Tanah, Masyarakat Mengadu Ke Lipan RI

Jakarta – Lembaga Investigasi Dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia  (Lipan RI) menerima pengaduan masyarakat, pada hari Selasa, 22 November 2022 tentang Permohonan  Perlindungan Hukum atas sengketa kepemilikan Tanah dan bangunan di jalan Pondok Betung raya no 8, Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 01420/Pondok Betung Seluas 132 M2 atas Nama Yulidar tarigan. Berawal dari Ibu Yulidar menjual Ruko miliknya di jalan pondok betung raya no 8 kepada Saudara Nova sebesar 1,9 M namun pembayarannya belum selesai baru di berikan tanda jadi.…

Baca Selengkapnya

Demi Rasa Keadilan, Lipan RI Turun Gunung Bantu Masyarakat Tuntut Kejelasan Status Tanah Permukiman dan Budidaya perkebunan

Bengkulu – Warga masyarakat asli Desa dan transmigran sebagai pemegang kedaulatan wilayah Desa setempat. Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat” dan sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Berdasarkan landasan tersebut, seharusnya pemerintah melalui pejabat baik di pusat maupun di daerah yang sedang menjabat dan berkuasa atas dasar menjalankan amanah dari rakyat mempunyai tanggung jawab moral untuk menjalankan amanah tersebut dengan melindungi dan mensejahterakan masyarakat baik ekonomi,…

Baca Selengkapnya

Lipan RI Bersama Komisi 2 DPR RI siap Bersinergi dalam upaya Mengurai Polemik Aset BLBI

Ketua Umum Lipan RI Harun Prayitno, SE., SH menyampaikan, pemerintah saat ini tengah gencar mengejar aset piutang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melalui Satuan Tugas (satgas) BLBI dan juga pemberantasan mafia tanah. Salah satu langkah keseriusan pemerintah dalam menuntaskannya adalah pemasangan Plang serentak Aset Eks BLBI/ Eks BPPN di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari Dana BLBI oleh Satgas BLBI. Ketika Jumpa Persnya Di Kantor DPN LIPAN Rl Jl. Proklamasi No. 44 Lantai 4, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2022) yang dihadiri oleh Ketua Umum LIPAN…

Baca Selengkapnya

Polemik Sengketa Lahan Keluarga Besar Dr.Raden Roem Mangoen Projo Jadi Perhatian Satgas Investigasi Independen Anti Mafia Tanah LIPAN RI

Lembaga Investigasi Dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (Lipan RI) menerima pengaduan masyarakat tentang Permohonan Perlindungan Hukum atas sengketa kepemilikan Tanah ahli waris Keluarga besar Dr.Raden Roem Mangoen Projo. Setelah mendapat aduan dan surat kuasa serta serah terima berkas surat tanah, Lipan RI menggelar Konferensi Pers di salah satu Hotel di Bekasi, senin 24-10-2022. Merasa tanahnya diserobot dan di perjual belikan orang, keluarga besar Dr.Raden Roem Mangoen Projo melalui RR.Ghati Ayu Setiarini mengadukan permasalah tanah ke Satgas investigasi anti-mafia tanah independen Lembaga Investigasi Dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (LIPAN…

Baca Selengkapnya

Ketum LIPAN RI: “Kami akan Terus Kejar Keadilan Atas Perampasan Asset Milik Masyarakat”

Malang – Menindak lanjuti terkait sengketa rumah beserta tanah sehingga mengembang menjadi laporan tindak pidana ITE, tim kuasa hukum dari Lipan RI, Hotma Silitonga, SH. pada hari Kamis 20/10/2022. Bersama kliennya dr. Gina Gratiara menghadap ke Diskrimsus Polda Jatim guna menghadiri undangan mediasi. Saudara dr.Gina selaku putri dari pemilik tanah berusaha menjelaskan kepada saudara Hendri selaku Pemohon eksekusi, melalui istagram tetapi terjadi kesalafahaman, sehingga saudara Hendri melaporkan saudara dr.Gina, sehingga hari ini saudara Gina memenuhi pemanggilan Krimsus Polda Jatim untuk dilakukan mediasi. Terlapor dengan di dampingi kuasa hukumnya Hotma Silitonga,…

Baca Selengkapnya