Bulan: Desember 2022

Diduga Terindikasi Perbuatan Melawan Hukum Pada Pemohon Lelang, Lipan RI Ajukan Nota Keberatan Ke KPKNL JAKARTA V

LIPAN RI

Jakarta – Keberadaan lelang sebagai fungsi publik maupun privat sangat dibutuhkan. Pelaksanan lelang sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 telah memberikan kewenangan kepada KPKNL dalam melaksanakan yang sangat luas termasuk diantaranya lelang eksekusi. Gugatan/Bantahan itu tersendiri diajukan sebelum pelaksanaan lelang dan pascalelang. Gugatan sebelum pelaksanaan lelang dimaksudkan oleh penggugat untuk menunda pelaksanaan lelang. Dan gugatan/bantahan pasca lelang sangat beragam motif yang melatarbelakanginya. Terkait hal diatas, Lembaga Investigasi Dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (Lipan RI) menerima pengaduan masyarakat, pada hari…

Baca Selengkapnya

Sinergitas Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertahanan Wujudkan Legalitas Formal Aset-Aset TNI-AD di Wilayah Jatim

LIPAN RI

Mojokerto,- Sinergitas dalam upaya penyelamatan aset lahan milik TNI-AD di wilayah Jawa Timur, dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertahanan khususnya dalam hal ini terus dilakukan oleh Kodam V/Brawijaya bersama pihak Kanwil BPN Jatim.   Pada puncak peringatan HUT Kodam V/Brawijaya ke-74, tahun ini terdapat tiga bidang aset tanah milik Kodam V/Brawijaya yang diserahkan oleh pihak Kanwil BPN melalui Kepala Kantor Pertanahan di beberapa wilayah.   Aset-aset lahan yang dibebaskan itu, terletak di beberapa wilayah. Diantaranya, Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang, Jawa Timur.   Akhyar Tarfi, Kepala…

Baca Selengkapnya

LIPAN RI dan LAMTI Kolaborasi Bersama Komisi II DPR RI Mediasi Kasus Tanah Taman Duren Sawit

LIPAN RI

Jakarta – Maraknya konflik agraria berhubungan erat dengan meningkatnya perampasan tanah, penomena tersebut dipicu oleh peningkatan akan kebutuhan global. Selain itu perampasan tanah juga merupakan suatu upaya perluasan kapitalisme melalui pemberlakuan hukum agraria  yang masih dirasa mengekang masyarakat. Lembaga Investigasi Dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (Lipan RI) berkolaborasi bersama LAMTI ( Lembaga Anti Mafia Tanah Indonesia ) serta di dukung Anggota Komisi II DPR RI menerima pengaduan masyarakat tentang Permohonan Perlindungan Hukum atas sengketa kepemilikan Tanah dan bangunan dari 14 orang penghuni di Perumahan Taman Duren Sawit. Berawal dari…

Baca Selengkapnya

Kolaborasi Empat Pilar, Kementerian ATR/BPN Berhasil Tuntaskan 60 Kasus Mafia Tanah

LIPAN RI

Jakarta – Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Tahun 2022 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP) resmi ditutup. Rapat yang berlangsung mulai 5-7 Desember ini ditutup oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto di Borobudur Hotel Jakarta, pada Rabu (07/12/2022).   Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya menjelaskan terkait capaian gemilang yang telah diraih dalam hal penanganan konflik dan sengketa. “Kita telah menorehkan capaian signifikan dalam pemberantasan kasus mafia tanah di tanah air. Kita telah berhasil menuntaskan 60…

Baca Selengkapnya

Terima Sertipikat, Masyarakat Transmigran Akui Terbantu Program KIJANG MAS TALA

LIPAN RI

Tanah Laut – Program Transmigrasi yang dilaksanakan sejak masa orde baru hingga saat ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada transmigran dan penduduk di sekitarnya. Namun, tidak semua program transmigrasi dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pada praktiknya, terdapat banyak masalah termasuk yang berkaitan dengan persoalan lahan, seperti permasalahan pertanahan di lokasi _existing_ maupun eks permukiman transmigrasi.  Dalam lokasi eks permukiman transmigrasi yang saat ini telah menjadi bagian dari desa definitif, banyak subjek transmigrasi yang sudah meninggalkan lokasi tersebut dan tak diketahui lagi keberadaannya. Sehingga, nama yang tertulis dalam sertipikat dan orang…

Baca Selengkapnya

Bantu Percepat Pendaftaran Tanah melalui APBD, Menteri ATR/Kepala BPN Apresiasi Pemkab Tanah Laut

LIPAN RI

Tanah Laut – Percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus didorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Imbauan untuk percepatan PTSL, telah diimbau Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto salah satunya melalui peringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dukungan konkret pemerintah daerah terlihat di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2022 ini telah menghibah kan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penyertipakatan 10.000 bidang tanah melalui PTSL. “Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah merealisasikan program PTSL…

Baca Selengkapnya